Ba’a, Para atlet Kushin Ryu M Karate Do Indonesia
(KKI) Dojo Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut berhasil meraih piala bergilir
Bupati Cup I dan piala tetap Ketua Umum FORKI Rote Ndao setelah keluar sebagai
juara umum dalam perlombaan antarperguruan dan dojo Forki Rote Ndao 24-25 Mei
di aula Bappeda Rote Ndao. Dojo Busalangga mendulang 8 medali emas, 7 perak dan
5 perunggu. Urutan kedua Dojo SMPN 1 Lobalain dengan perolehan medali 3 emas, 5
perak dan 3 perunggu. Urutan tiga Dojo Papela Rote Timur dengan perolehan medali
3 emas, 2 perak, dan 3 perunggu. Selain mendapatkan piala bergilir dan piala
tetap para atlet yang berperstasi juga mendapatkan medali.
Bupati Rote Ndao Leonard Haning mengatakan, dengan
suksesnya penyelanggaraan kejuaraan ini bisa memotivasi pengurus olahraga
lainnya agar dapat menggelar kegiatan serupa sehingga dapat membina para atlet
untuk terus meningkatkan prestasi mereka.
Bupati juga mengatakan, terlaksananya kejuaraan ini
sebagai wujud keseriusan pemerintah daerah dan pengurus FORKI Rote Ndao dalam
memajukan prestasi olahraga di daerah ini.
Ketua Panitia Pelaksana Ronald JN Messakh
mengatakan, kegiatan ini sebagai wadah meningkatkan pembinaan karate di Rote
Ndao.
Menurut Messakh, kejuaraan ini bersifat terbuka dan
dapat diikuti oleh seluruh karateka, baik yang mewakili FORKI kecamatan,
perguruan maupun sekolah atau perkumpulan Karate Do yang ada di Rote Ndao,
perguruan KKI dan Sotokay. Namun perguruan Sotokay berhalangan hadir sehingga
yang ikut dalam pertandingan hanya atlet dari
perguruan KKI yang berasal dari Dojo Busalangga, Kecamatan Rote Barat Laut,
Dojo SMP Negeri 1 Ba’a, Kecamatan Lobalain, Dojo Papela, Kecamatan Rote Timur,
dan Batutua Kecamatan Rote Barat Daya. Ketua Umum FORKI Adrianus Adu
mengatakan, pelaksanaan kejuaran dapat menekan perilaku negatif yang sering
dilakukan oleh generasi muda Rote Ndao.
Rote Ndao (Inmas) – “Masyarakat Rote Ndao hendaknya
menjatuhkan pilihan politiknya kepada calon pemimpin Rote Ndao yang memiliki
integritas kepribadian yang baik. Calon pemimpin yang baik adalah mereka yang
telah menunjukkan kapasitasnya sebagai orang yang bersih dari KKN, tidak
arogan selama tampil dalam periode kepemimpinannya dalam segala tingkat
organisasi dan bersih dari penyakit social seperti perselingkuhan dan kecanduan
alkohol atau sejenisnya”. Demikian harapan sekaligus himbauan yang disampaikan
oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Rote Ndao, Mikael Pah, S.IP.
Selama ini masyarakat kita kerap kali diterpa
berbagai isu tentang semakin bertumbuh suburnya perilaku Korupsi Kolusi dan
Nepotisme. Menurut Mikael Pah, KKN akan sulit dibasmi karena ia
merupakan hadiah atau balas jasa dari persekongkolan politik selama proses
pilkada berlangsung. “Arogansi kekuasaanpun terlihat begitu terang benderang di
depan jajaran aparatur pemerintahan, belum lagi perilaku selingkuh yang kian
merebak di tengah masyarakat sebagai salah satu factor pemicu meningkatnya
angka perceraian. Dirinya mensinyalir ada beberapa oknum PNS yang
telah pisah ranjang bahkan berada di ambang perceraian, namun belum ada
tindakan dari pimpinannya. Ini mengindikasikan lemahnya kontrol dan komitmen
moral pimpinan untuk mengajarkan perilaku sehat sosial kepada bawahannya.
Bahkan menurut Mikael Pah, dosa selingkuh lebih berbahaya dari perilaku KKN.
Boleh jadi dari selingkuh lahirlah perilaku KKN, tambahnya. Hal-hal ini,
secara kasat mata memperlihatkan kepada kita bahwa pemerintah dan pimpinan
belum dapat berbuat banyak untuk pembangunan kesejahteraan masyarakatnya.
Lebih lanjut, Mikael Pah menandaskan bahwa pemimpin
yang baik untuk Rote Ndao ke depan adalah pemimpin yang takut akan Allah, yang
setia melaksanakan perintah Tuhan. Pemimpin yang sudah memberikan bukti bahwa
apa yang dikatakan telah sesuai dengan perbuatannya. Pemimpin yang taat beragama
dan bukan orang yang suka berbohong.
Sebagai putra Rote Ndao, Mikael Pah mengharapkan
munculnya figur pemimpin Rote Ndao yang dapat memenuhi kriteria-kriteria
tersebut. Ia menyadari bahwa criteria tersebut mungkin sulit ditemukan pada
zaman ini ketika uang menjadi segalanya untuk meraih tahta dan kekuasaan. Namun
jika masyarakat pemilih menyadari betul akan harapan lahirnya pemimpin Rote
Ndao yang berkwalitas maka criteria tersebut harus menjadi ukurannya.
Mikael Pah yang gagal lolos sebagai calon wakil
bupati karena ketiadaan kendaraan politik menyatakan bahwa secara perlahan
masyarakat kita telah bergerak menjadi pemilih yang cerdas, yang tidak terjebak
pada pertimbangan ego geografis atau etnosentris dan tidak terlena dengan
politik uang serta kampanye hitam. Hal ini memberi sinyal akan munculnya
pilihan pada figur yang berkwalitas yang menjawabi criteria tersebut. Mantan
Kepala Kantor Kementerian Agama Sumba Timur ini berkeyakinan bahwa di antara
paket cabup dan cawabup yang telah mendaftarkan diri setidaknya pasti ada yang
dapat menjangkau criteria-kriteria pemimpin yang berkwalitas.
Mikael Pah juga mengungkapkan permohonan maafnya
kepada masyarakat dan simpatisan yang selama ini telah mengharapkan dirinya
tampil sebagai pemimpin Rote Ndao periode 2013-2018. “ Kita boleh berusaha dan
merencanakan, tetapi Tuhan mungkin berkehendak lain”, tandasnya.
Jakarta (22/11), Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal menggelar rapat koordinasi dalam rangka integrasi program antar
kementerian/lembaga dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao,
di Jakarta.
Kegiatan rakor yang dilaksanakan selama satu hari
ini mengundang kementerian/lembaga terkait yang memiliki keterlibatan dalam
percepatan pembangunan Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, beberapa perusahaan
BUMN serta perusahaan swasta juga turut serta dalam kegiatan ini.
Kegiatan rapat koordinasi program ini menurut
Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha KPDT, Drs. Yoltuwu Johozua
Markus. Msi, merupakan langkah lanjutan dari rangkaian program KPDT dalam
rangka memunculkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Rote Ndao.
Sebagaimana diketahui, bahwa KPDT saat ini memiliki
dua program yang menjadi andalan yaitu Prukab (produk unggulan) daerah
tertinggal dan Bedah Desa.
Selain itu, rakor ini juga merupakan langkah KPDT
dalam rangka mendudukkan para pemangku kebijakan serta pemilik kepentingan di
daerah tertinggal. Tujuannya adalah terjadinya integrasi program dan kebijakan
pembangunan antara pemerintah baik pusat dan daerah serta dapat menjadi ruang
bagi masuknya para investor yang berkepentingan melakukan investasi di
Kabupaten Rote Ndao khususnya, dan daerah tertinggal lainnya secara umum.
Sementara dalam sambutannya, Bupati Rote Ndao Drs.
Leonard Haning mengatakan, Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu beranda
depan NKRI. Kondisi wilayah Rote Ndao yang kepulauan memiliki potensi sangat
besar untuk dikembangkan khususnya produk unggulan hasil laut. Selain itu, Rote
Ndao juga berpotensi dikembangkan tanaman sorgum, jagung serta tanaman lainnya.
Ia menegaskan, minimnya sarana dan prasaran serta
terbatasnya SDM tidak menyurutkan Kabupaten Rote Ndao untuk terus berupaya
mengejar pembangunan, agar cepat berkembang dan mampu mensetarakan diri dengan
kabupaten maju lainnya di Indonesia.
Sebagai beranda depan NKRI Rote Ndao memiliki
beberapa pulau tak berpenghuni yang posisinya tepat di garis perbatasan. Untuk
menjaga pulau tersebut, pemerintah telah membangun monument panglima besar
Jenderal Sudirman di pulau tersebut.
Sementara itu, Menteri PDT Ir Helmy Faishal Zaini
mengatakan dalam sambutannya, kondisi beranda depan Indonesia sampai saat ini
kondisinya serba terbalik. Jika daerah perbatasan merupakan wilayah terdepan,
justru kondisinya terbelakang, ini merupakan sebuah ironi yang harus segera
kita atasi bersama.
Selain itu, program unggulan KPDT (prukab dan bedah
desa) merupakan upaya konkret dan terencana pemerintah dalam melaksanakan
percepatan pembangunan.
Keseriusan pemerintah dalam pembangunan percepatan
pembangunan dalam hal ini KPDT ditegaskan Helmy Faishal. Sejak awal setelah
dilantik menjabat Menteri PDT, idirinya terus melakukan upaya keras agar ada
keberpihakan anggaran terhadap daerah tertinggal. Bersyukur upaya tersebut saat
ini telah diakomodir pemerintah, hal ini juga karna bantuan semua pihak
terutama DPR RI.
Untuk itu, kedepan saya harapkan pemerintah daerah
tertinggal dapat lebih focus melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka
pembangunan daerahnya. Dengan adanya tambahan anggaran Dana Alokasi Khusus bagi
daerah tertinggal, maka kedepan percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat
segera terwujud.
Rapat koordinasi yang melibatkan beberapa
kementerian dan lembaga antara lain hadir dari Kementerian Perhubungan,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perwakilan DPR RI serta perusahaan
BUMN serta beberapa perusahaan swasta.
