Jakarta (22/11), Kementerian Pembangunan Daerah
Tertinggal menggelar rapat koordinasi dalam rangka integrasi program antar
kementerian/lembaga dalam rangka percepatan pembangunan di Kabupaten Rote Ndao,
di Jakarta.
Kegiatan rakor yang dilaksanakan selama satu hari
ini mengundang kementerian/lembaga terkait yang memiliki keterlibatan dalam
percepatan pembangunan Kabupaten Rote Ndao. Selain itu, beberapa perusahaan
BUMN serta perusahaan swasta juga turut serta dalam kegiatan ini.
Kegiatan rapat koordinasi program ini menurut
Deputi Bidang Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha KPDT, Drs. Yoltuwu Johozua
Markus. Msi, merupakan langkah lanjutan dari rangkaian program KPDT dalam
rangka memunculkan potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Rote Ndao.
Sebagaimana diketahui, bahwa KPDT saat ini memiliki
dua program yang menjadi andalan yaitu Prukab (produk unggulan) daerah
tertinggal dan Bedah Desa.
Selain itu, rakor ini juga merupakan langkah KPDT
dalam rangka mendudukkan para pemangku kebijakan serta pemilik kepentingan di
daerah tertinggal. Tujuannya adalah terjadinya integrasi program dan kebijakan
pembangunan antara pemerintah baik pusat dan daerah serta dapat menjadi ruang
bagi masuknya para investor yang berkepentingan melakukan investasi di
Kabupaten Rote Ndao khususnya, dan daerah tertinggal lainnya secara umum.
Sementara dalam sambutannya, Bupati Rote Ndao Drs.
Leonard Haning mengatakan, Kabupaten Rote Ndao merupakan salah satu beranda
depan NKRI. Kondisi wilayah Rote Ndao yang kepulauan memiliki potensi sangat
besar untuk dikembangkan khususnya produk unggulan hasil laut. Selain itu, Rote
Ndao juga berpotensi dikembangkan tanaman sorgum, jagung serta tanaman lainnya.
Ia menegaskan, minimnya sarana dan prasaran serta
terbatasnya SDM tidak menyurutkan Kabupaten Rote Ndao untuk terus berupaya
mengejar pembangunan, agar cepat berkembang dan mampu mensetarakan diri dengan
kabupaten maju lainnya di Indonesia.
Sebagai beranda depan NKRI Rote Ndao memiliki
beberapa pulau tak berpenghuni yang posisinya tepat di garis perbatasan. Untuk
menjaga pulau tersebut, pemerintah telah membangun monument panglima besar
Jenderal Sudirman di pulau tersebut.
Sementara itu, Menteri PDT Ir Helmy Faishal Zaini
mengatakan dalam sambutannya, kondisi beranda depan Indonesia sampai saat ini
kondisinya serba terbalik. Jika daerah perbatasan merupakan wilayah terdepan,
justru kondisinya terbelakang, ini merupakan sebuah ironi yang harus segera
kita atasi bersama.
Selain itu, program unggulan KPDT (prukab dan bedah
desa) merupakan upaya konkret dan terencana pemerintah dalam melaksanakan
percepatan pembangunan.
Keseriusan pemerintah dalam pembangunan percepatan
pembangunan dalam hal ini KPDT ditegaskan Helmy Faishal. Sejak awal setelah
dilantik menjabat Menteri PDT, idirinya terus melakukan upaya keras agar ada
keberpihakan anggaran terhadap daerah tertinggal. Bersyukur upaya tersebut saat
ini telah diakomodir pemerintah, hal ini juga karna bantuan semua pihak
terutama DPR RI.
Untuk itu, kedepan saya harapkan pemerintah daerah
tertinggal dapat lebih focus melakukan berbagai langkah strategis dalam rangka
pembangunan daerahnya. Dengan adanya tambahan anggaran Dana Alokasi Khusus bagi
daerah tertinggal, maka kedepan percepatan pembangunan daerah tertinggal dapat
segera terwujud.
Rapat koordinasi yang melibatkan beberapa
kementerian dan lembaga antara lain hadir dari Kementerian Perhubungan,
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, perwakilan DPR RI serta perusahaan
BUMN serta beberapa perusahaan swasta.
