Moral politik.com. Merasa dibohongi Pemerintah
Kabupaten Rote Ndao di bawah kepemimpinan Bupati Rote Ndao, Drs.Leonard Haning,
MM dan Wakil Bupati, Marthen L. Saek, sebanyak 50 tenaga honorer daerah di
lingkup Pemkab Rote Ndao menduduki gedung DPRD Kabupaten Rote Ndao, Senin
(27/5) kemarin.
Ke 50 tenaga Honda tersebut menduduki gedung DPRD
Rote Ndao karena tidak terakomodir dalam database tahun 2013, padahal mereka
sudah memenuhi kriteria untuk lolos data base tahun 2013.
Pantauan wartawan dalam rapat dengar pendapat
antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan DPRD, ke 50 tehaga honda tersebut
menyampaikan kekecewaan mereka terhadap ulah mantan kepala Badan Kepegawaian
Daerah Kabupaten Rote Ndao, Jonas Selly.
Dalam rapat tersebut, para tenaga honorer itu
mengungkapkan, dalam tahun 2012 lalu Jonas Sely telah berjanji akan mengurus
tenaga honorer yang tidak lolos data base hingga bisa terakomodir. Namun
pihaknya kaget saat di tahun 2013 Badan Kepegawaian Nasional menyatakan mereka
tidak lolos data base tahun 2013.
Salah seorang tenaga honorer, Noh Tonis pada
kesempatan itu mengaku kecewa dengan kebijakan Pemkab Rote Ndao tersebut.
Padahal kata, Noh, pada 18 April 2012 lalu, pihak BKD dan Pemerintah Kabupaten
Rote Ndao berjanji akan memfasilitasi untuk mengadukan persoalan itu ke BKN
diJakarta.
Namun saat itu, lanjutnya, Kepala Bidang
Pengembangan di BKD Rote Ndao, Swengly Pello memberitahukan bahwa rencana
keberangkatan ke Jakarta batal disebabkan masih banyak urusan lain.
“Kami diminta untuk tidak berangkat sendiri ke
Jakarta atau ke BKN Pusat,”katanya.
Kepada wartawan, pihaknya merasa kecewa dengan
pemkab Rote Ndao. Bahkan Pemkab Rote Ndao dianggapnya telah mengorbankan masa
depan mereka.
“Kami minta Pemerintah Kabupaten Rote Ndao
bertangungjawab sebab akibat dari kelalaian pemerintah, kami menjadi korban.
Kami merasa dibohongi Kepala BKD dan Pemkab Rote Ndao terkait pengurusan
dokumen kami ke BKN Pusat di Jakarta!” tandasnya.
Menurutnya, dalam TA.2012 lalu, pihaknya sempat
melaksanakan pertemuan dengan Bupati Rote Ndao, Drs.Leonard Haning, MM membahas
pengurusan CPNS yang tidak masuk data base. Saat itu disepakati pihaknya
bersama Pemkab Rote Ndao bersama-sama berangkat ke Jakarta.
“Semua itu hanya sekedar janji tanpa realisasi.
Akibat kelalian pemerintah kami tidak lolos!” kesalnya.
Sumber : http://moral-politik.com
