Moral politik.com. Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten Rote Ndao memberikan ultimatum ke Pemerintah Kabupaten
Rote Ndao agar segera menuntaskan persoalan tenaga honorer daerah (honda) yang
belum masuk database.
Hal ini diungkapkan sejumlah wakil rakyat di gedung
DPRD Rote Ndao dalam rapat dengar pendapat antara Pemkab Rote Ndao, DPRD serta
tenaga honorer di gedung DPRD Kabupaten Rote Ndao, Senin (27/5).
Anggota DPRD Kabupaten Rote, Adrianus Pandie pada
kesempatan itu sesalkan kebijakan Pemkab Rote Ndao yang belum menuntaskan
persoalan itu. Padahal, kata Pandie, masalah tenaga honorer itu telah
berlangsung sejak tiga tahun yang lalu.
“Akibat ketidakbecusan pemerintah dalam menangani
persoalan ini menyebabkan banyak tenaga honorer tidak masuk data base.
“Pemerintah harus bertangungjawab, sudah saatnya menuntaskan persoalan ini
bukanya baru mencari solusi atau hanya sekedar berjanji,” tegasnya.
Menurut Pandie, persoalan itu telah berlangsung
tiga tahun, namun pihaknya menyayangkan sikap Pemkab Rote Ndao yang terkesan
ugal-ugalan dan tak becus dalam menyikapi permasalahan itu.
“Ini semua terjadi karena kelalaian Pemerintah
Kabupaten Rote Ndao dan Badan Kepegawaian Daerah sehingga para tenaga honorer
kita tidak terakomodir. Persoalan ini sudah berlangsung tiga tahun namun belum
diselesaikan sehingga patut dipertanyakan kinerja pemerintah. Selama ini sering
pergi-pulang Jakarta, kenapa persoalan ini tidak diselesaikan,” katanya.
Senada dengan dia, anggota DPRD dari Partai
Golongan Karya, Adri Lau meminta Pemkab Rote Ndao bertanggungjawab.
“Ini semua terjadi karena kelalaian pemerintah
sehingga harus segera mengupayakan solusi yang terbaik bukan hanya sekedar
terus berdiplomasi dan menjelaskan sesuatu yang tidak penting,” katanya
Menanggapi hal itu, Sekretaris Daerah Kabupaten
Rote Ndao, Drs.Alfred Zakarias,M.Si mengatakan, pihaknya akan bersama
DPRD beserta tenaga honorer menuntaskan hal ini.
Bahkan Zakarias juga berjanji dan memastikan
persoalan itu akan tuntas pada bulan Juni mendatang. Pada kesempatan itu,
pihaknya meminta para tenaga honorer supaya terus proaktif untuk mengumpulkan
kembali dokumen guna pengurusan ke BKN pusat.
“Yang jelas bulan Juni nanti, kami akan upayakan
semuanya sudah beres,” katanya.
